Partai Komunis menggelar polling pelarangan sepeda motor di Hanoi (Foto: Reuters)
HANOI – Partai Komunis Vietnam di Hanoi melakukan polling untuk melarang penggunaan sepeda motor mulai 2025. Vietnam, khususnya Hanoi, saat ini menghadapi permasalahan kepadatan lalu lintas yang disebabkan sepeda motor.
Analis mengungkap dalam dua tahun mendatang populasi sepeda motor di Hanoi itu akan mencapai 7 juta unit. Jumlah itu hampir menyamai penduduk kota tersebut.
Partai Komunis di Hanoi mulai sudah melakukan polling pada Senin pekan lalu terkait rencana baru pelarangan sepeda motor. Namun rencana itu mendapat tentangan dari banyak kalangan, tertutama para kaum urban yang setiap hari mengandalkan motor sebagai sarana transportasi.
“Ini tidak mungkin. Jika motor dilarang para pegawai negeri akan kesulitan. Demikian juga dengan pelajar, pegawai swasta, dan pedagang,” kata Pham Van Chinh, seorang driver ojek di Hanoi, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (3/7/2016).
Hal serupa diungkapkan pedagang kaki lima (PKL) Ho Huu Chat. “Aturan ini harus dipertimbangkan lagi. Kegiatan bisnis akan terkena dampaknya,” kata dia.
Vietnam dalam masa pertumbuhan ekonomi terbaiknya dalam beberapa tahun belakangan. Dari 90 juta penduduk Vietnam, saat dari dua warga sudah memiliki sepeda motor. Selain itu, penjualan mobil juga tumbuh 55 persen pada 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi dan tercepat di Asia Tenggara.
Hal ini diperparah dengan belum siapnya infrastruktur transportasi massal.
“Jumlah kendaraan sudah terlanjur banyak saat ini. Masyarakat tidak akan menyetujui aturan ini,” cetus seorang montir bengkel motor, Ngo Van Thanh.